Usaha kecil menengah (UKM) yang mencapai sekitar 49 juta unit dan berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) negara menjadi tulang punggung perekonomian negara. Dengan bantuan UKM dan bisnis lain di sektor informal, Indonesia mampu menghadapi gelombang krisis ekonomi dan keuangan baru-baru ini dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada tingkat yang positif, sementara negara-negara lain sangat menderita.

Namun, tantangan akan segera datang. Negara-negara anggota ASEAN telah bertekad untuk membentuk masyarakat ekonomi pada tahun 2015, di mana barang, jasa, investasi dan perdagangan akan bergerak bebas. Akankah UKM di Tanah Air mampu menghadapi masyarakat yang terintegrasi dengan perdagangan bebas?

Saya kira UKM di dalam negeri akan sulit menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kata Teguh Boediyana, Ketua Dewan Ahli Koperasi Indonesia (Dekopin), mengatakan.

Oleh karena itu, para pemimpin ASEAN yang menggelar KTT ke-18 di Jakarta akhir pekan lalu sepakat untuk memperkuat UKM di kawasan dalam upaya mempersiapkan mereka menghadapi perdagangan bebas. Mereka sepakat untuk memperkuat posisi dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Penting untuk memaksimalkan potensi UKM di ASEAN dan memberikan perlakuan khusus terhadap terciptanya integrasi ekonomi ASEAN,” kata Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu, untuk berita menarik dan terpercaya lainnya di berita bisnis dunia terkini.

Pernyataan tersebut mengemuka saat memimpin Preparatory Meeting of ASEAN Economic Ministers (AEM) di Jakarta Convention Center (JCC). Dalam pertemuan persiapan, semua menteri ekonomi ASEAN sepakat bahwa peningkatan kapasitas UKM akan membantu mereka berperan dalam pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN.

Kita perlu kerjasama dalam mendorong UKM agar dapat memanfaatkan integrasi ekonomi ASEAN karena terbukti kelompok usaha ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kawasan, ujarnya.

Dr Utama H Padmadinata, peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dalam pembekalan Inovasi APEC beberapa tahun lalu menunjukkan peran UKM dalam perekonomian negara.

Dia merilis data tahun 2006 bahwa UKM di Indonesia memainkan peran penting dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi. Pentingnya UKM diilustrasikan dengan baik dalam kontribusi mereka pada jumlah lapangan kerja, pendirian UKM dan kontribusi UKM terhadap PDB.

Jumlah penyerapan tenaga kerja UKM sebanyak 85,42 juta orang atau setara dengan 96,18 persen dari seluruh angkatan kerja di Indonesia.

Jumlah pendirian UKM pada tahun 2006 adalah 48,93 juta atau setara dengan 99,985 persen dari total usaha di Indonesia. Kontribusi UKM terhadap PDB sebesar 53,28 persen. Melihat pentingnya kontribusi UKM bagi perekonomian negara sekaligus menghadapi tantangan, Menteri Perdagangan Mari E Pangestu berjanji akan membantu mereka, bahkan mengajak UKM untuk memanfaatkan pasar ASEAN. Untuk memanfaatkan pasar tunggal ASEAN, pemerintah akan membantu pengusaha kecil dan menengah, terutama yang siap mengekspor komoditasnya. Mereka akan diberikan pembiayaan.

Bantuan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan standar pembiayaan dan pengusaha kecil dan menengah harus memahami standar untuk menembus pasar ASEAN,” katanya. Sebenarnya, pasar tunggal ASEAN sudah terbentuk pada tahun 2002 dan saat ini sedang memasuki tahap selanjutnya dari pembentukan komunitas ekonomi ASEAN. Dari sisi pasar, pasar tunggal sebenarnya sudah diterapkan sejak 2002, katanya.

Menteri mengatakan perdagangan bebas adalah tantangan yang harus dimanfaatkan oleh bisnis. “Dia mengatakan tarif impor 99 persen di negara-negara anggota ASEAN sudah nihil persen sehingga tidak ada lagi hambatan perdagangan,” katanya. Namun, Teguh Boeiyana mengatakan UKM negara itu akan terjebak dalam kondisi yang mirip dengan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA).

Dikatakannya, UKM Indonesia masih menghadapi kendala berupa rendahnya daya saing baik dari aspek produksi maupun kualitas sumber daya manusia. Upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil tidak menggunakan konsep dan arah yang jelas, ujarnya. Dalam enam tahun terakhir pemerintahan Presiden Yudhoyono, seluruh pemangku kepentingan sektor UKM masih belum mampu membangun sinergi yang baik dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Presiden tidak tahu bahwa banyak aparatur dan menterinya masih berwawasan individualistis dan gagal membangun sinergi dalam mengembangkan UKM, kata Teguh. Bagaimanapun, sebagian besar UKM adalah bisnis yang melakukan bisnis di sektor informal. Oleh karena itu, akan sulit bagi usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan daya saingnya secara individu.

Oleh karena itu, usaha kecil harus mampu mengambil sikap optimis dalam menghadapi tantangan pasar dalam komunitas ASEAN yang terintegrasi. Pemain UKM tidak boleh menyerah dan pesimis. Mereka harus selalu optimis menghadapi pasar bebas, kata Dosen Universitas Sumatera Utara Lagut Sutandra. Menurutnya, iklim usaha di pasar bebas harus memaksa pelaku usaha untuk lebih kreatif, inovatif dan cerdas dalam melihat peluang untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan efisien sesuai dengan permintaan pasar.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *